SultengTerkini.Com, PALU– Peran pemerintah, organisasi ataupun lembaga sangat dibutuhkan dalam kesetaraan gender yang selama ini masih banyak belum dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran para pengambil kebijakan sangat menentukan dalam memberikan ruang bagi para gender untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Maya M Noor saat membuka kegiatan Workshop Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Sulteng yang berlangsung di salah satu hotel Jalan Cumi-cumi, Jumat (23/2/2018).
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dengan peserta dari berbagai organisasi yaitu LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, lembaga pendidikan/akademi, pers dan organisasi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maya mengatakan, selain sebagai wadah komunikasi dan sinergi penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kegiatan ini juga diharapkan peran para peserta workshop untuk lebih partisipasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peran gender.
Salah seorang materi dalam kegiatan itu, Sri Wahyuni selaku pakar gender mengimbau kepada para peserta workshop untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan merubah mindset atau pola pikir dalam menyikapi peran gender.
Disisi lain, peran pemerintah daerah juga diharapkan lebih berperan dalam pembangunan adil gender.
“Jadi para pengambil kebijakan juga harus responsif gender,” tutur Sri Wahyuni sembari berharap agar para para gender diberikan ruang dan kesempatan dalam pembangunan. SAH
Komentar