PALU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Reny A Lamadjido mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Polibu, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penilaian kinerja daerah, diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.
Dalam arahannya, Wagub Reny menegaskan, seluruh perangkat daerah, khususnya OPD terkait, telah siap menghadapi proses validasi.
Dia juga memastikan, berbagai data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, kebijakan daerah, hingga regulasi seperti Peraturan Gubernur yang menjadi landasan program.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujarnya.
Wagub juga mendorong seluruh peserta untuk aktif menjawab setiap pertanyaan dari tim penilai secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan, guna memberikan gambaran utuh tentang upaya penurunan pengangguran di Sulteng.
Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy RP Tendean memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Sulteng.
Dia menilai berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi “Sembilan Berani”, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.
“Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program “Sembilan Berani” ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam nominasi bersama tiga provinsi di wilayah Sulawesi yang masuk dalam penilaian, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan, melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media.
Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat, yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Rencananya, penghargaan diberikan pada pekan pertama Mei 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sulteng, Daryanto bersama pimpinan OPD terkait dan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah.
Dengan kesiapan data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran, Sulawesi Tengah optimistis mampu meraih hasil terbaik dan menjadi contoh nasional dalam upaya penurunan pengangguran terbuka. LAH
Komentar