SultengTerkini.Com, MOROWALI– Ambo Dalle, Ketua DPRD Kabupaten Morowali menjawab segala tudingan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengenai jarangnya hadir dan bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan partai berlambang mercy tersebut di wilayahnya.
Ambo Dalle sendiri merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat. Karena banyaknya dukungan terhadapnya, Ambo Dalle pun telah menyatakan keinginannya untuk ikut maju dalam Pilkada Morowali Tahun 2018 mendatang.
Dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPC Demokrat Kabupaten Morowali Syarifudin Hafid tertanggal 1 Februari 2017, Ambo Dalle memberikan klarifikasinya sebanyak lima poin.
Pertama, soal tidak pernah menghadiri rapat-rapat pengurus DPC Demokrat Morowali, Ambo Dalle mengatakan, sepengetahuannya undangan yang sampai melalui SMS adalah undangan rapat pembentukan panitia dan rapat persiapan pelantikan pengurus DPC Demokrat Morowali, namun pada saat itu pula bertepatan dengan jadwal rapat di DPRD Morowali tentang pembahasan anggaran yang juga merupakan tugas saya sebagai kader partai dalam mengawal kebijakan Bupati Morowali yang juga sebagai ketua DPD Demokrat Sulteng.
Kedua, tidak menghadiri acara rapimda, rapimcab, dan musancab serentak dibantah.
Menurut Ambo Dalle, rangkaian acara pelantikan dihadirinya, namun rangkaian rapat-rapat lainnya tidak sempat dihadiri disebabkan bertepatan dengan adanya urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.
Poin ketiga, soal pemasangan baliho yang tidak menggunakan lambang partai itu juga tidak benar karena sebelumnya Ambo Dalle juga mengaku sudah mendapatkan izin dari Anwar Hafid selaku Ketua DPD Demokrat Sulteng melalui telepon pada 29 Desember 2016.
Keempat soal pendirian posko yang diduga untuk kepentingan Pilkada 2018 dijawab Ambo Dalle bukan posko untuk pemenangan, namun sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi dengan para sahabatnya.
“Untuk itu, tempat yang dimaksud saya beri nama rumah sahabat,” kata Ambo Dalle dalam suratnya yang juga ditembuskan ke DPP Demokrat di Jakarta.
Poin kelima yakni soal aktivitas konsolidasi politik dalam bentuk sosialisasi dan pertemuan bersama warga tanpa sepengetahuan pimpinan DPC Demokrat Morowali, Ambo Dalle menjelaskan pada Oktober 2016 dirinya melakukan pembicaraan dengan Ketua DPD Demokrat Sulteng Anwar Hafid tepatnya di Hotel Grand Sahid Jakarta dengan kesimpulan sebagai kader Demokrat dirinya diberi izin untuk melakukan proses sosialisasi ke masyarakat, dan bahkan Anwar menyarankan untuk menggunakan lembaga survei sebagai bahan pembanding.
Selain itu, kata dia, selaku wakil rakyat kegiatan pertemuan tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya menghadiri permintaan pertemuan dari semua kalangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di Morowali.
Melalui surat klarifikasinya, Ambo Dalle juga menyampaikan dirinya sebagai kader partai juga punya hasrat dan keinginan untuk menawarkan kepada masyarakat menjadi calon bupati Morowali yang diusung Partai Demokrat.
“Namun jika nantinya siapapun kader partai yang direkomendasikan oleh DPP Demokrat, maka saya sebagai kader partai akan menghormati, menerima dengan legowo terhadap keputusan tersebut,” tutur Ambo Dalle.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD Demokrat Sulteng Anwar Hafid mengatakan, saat ini Ambo Dalle masih menunggu sanksi sesuai dengan aturan partai, tetapi tidak ada hubungannya dengan pilkada.
Dia mengaku jika melihat kondisi saat ini agak sulit Partai Demokrat untuk mengusung Ambo Dalle karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, seperti jarang dan bahkan tidak pernah mengikuti acara atau kegiatan partai, padahal sudah diundang sebelumnya.
Undangannya diterima oleh yang bersangkutan sendiri dan ada tanda terimanya, tetapi tetap juga Ambo Dalle tidak datang.
Oleh karenanya, pimpinan DPC Demokrat Morowali mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 karena sejauh ini tidak pernah ada klarifikasi atau pemberitahuan dari Ambo Dalle mengenai ketidakhadirannya.
“Kenapa dia (Ambo Dalle) di SP karena tidak pernah hadir dan tidak ada pemberitahuan ketidakhadirannya,” tutur Anwar Hafid yang saat ini menjabat Bupati Morowali itu.
Meski sudah di SP 3, namun Anwar Hafid masih enggan menyebut sanksi untuk Ambo Dalle.
Menurut Anwar, saat ini pihak DPD Demokrat Sulawesi Tengah masih menunggu usulan atau rekomendasi soal sanksi dari DPC Demokrat Morowali.
“Nanti DPD Demokrat yang memutuskan sanksinya, tapi belum ada surat rekomendasi dari DPC Demokrat mengenai sanksi buat Ambo Dalle,” tuturnya.
Anwar juga tidak menampik soal wacana penggantian Ambo Dalle sebagai Ketua DPRD Morowali.
Anwar mengakui, jika dalam rapat pleno DPD Demokrat Sulteng nanti ditemukan ada bukti pelanggaran yang cukup, maka sanksi paling ringan kepada Ambo Dalle adalah rotasi pimpinan DPRD Morowali.
“Kalau sanksi terberat di Partai Demokrat pancabutan KTA (kartu tanda anggota) atau diberhentikan secara tidak hormat,” katanya.
Soal pengganti Ambo Dalle sebagai Ketua DPRD Morowali, Anwar menyebut masih ada empat kader Demokrat yang siap menduduki jabatan tersebut.
“Saya kira empat-empatnya ini semua bisa dan kapabel,” ujarnya tanpa menyebut keempat kader yang dimaksud.
Anwar sendiri berpendapat jika sanksi yang layak diberikan kepada Ambo Dalle berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukannya, adalah sanksi paling ringan yakni dicopot dari kursi ketua DPRD Morowali.
“Kalau saya sanksi ringan dulu, jangan sanksi berat-berat,” katanya.
Menurut dia, mungkin dengan sanksi penggantian jabatan ketua DPRD Morowali, Ambo Dalle bisa lebih konsentrasi untuk bekerja lebih baik lagi sebagai wakil rakyat. CAL
Komentar