SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menetapkan status transisi darurat ke pemulihan atas bencana gempa, likuefaksi, dan tsunami di wilayahnya selama 60 hari.
“Masa transisi darurat selama 60 hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 25 Desember 2018,” kata Gubernur Longki saat memimpin rapat lengkap Komando Tugas Gabungan Terpadu dalam rangka Evaluasi Kegiatan Tanggap Darurat Tahap II di ruang kerjanya, Kamis (25/10/2018).
Penetapan status transisi darurat itu disampaikan Gubernur Longki menyusul akan berakhirnya masa perpanjangan tanggap darurat pada 26 Oktober 2018 yang dimulai sejak 13 Oktober.
Dalam rapat itu, Gubernur Longki meminta kepada para kepala daerah yang wilayahnya terdampak gempa, likuefaksi, dan tsunami agar segera melakukan validasi data terhadap para korban untuk mendapatkan hunian sementara.
Bentuk dan desain hunian sementara harus berkoordinasi dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Longki meminta Kementerian Sosial agar mempersiapkan kebutuhan pengungsi yang akan menempati hunian sementara sebanyak 1.200 x 12 bilik 14.400 untuk tahap I dan akan ditambah sesuai kebutuhan.
Untuk penanganan pengungsi saat ini terus berubah terkait dengan perubahan jumlah pengungsi. Saat ini sebanyak 13 dapur umum dari 20 dapur umum sudah dimandirikan.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, untuk mempercepat pemulihan pascabencana perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi.
Menurutnya, hal-hal yang utama penting untuk dikoordinasikan dengan menteri terkait pemanfaatan ketersediaan beras dan listrik.
Dalam kesempatan itu, sebagai penanggungjawab tanggap darurat Gubernur Longki mengucapkan terima kasih kepada Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu, BNPB dan seluruh pihak yang telah membantu pemulihan keadaan masyarakat di wilayahnya akibat dampak bencana tersebut. CAL
Komentar