PALU– Pucuk pimpinan kabupaten kota diminta berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah di wilayahnya selama tidak melanggar aturan.
“Harus berani, tapi tetap taat aturan,” tegas Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir saat membuka Rapat Supervisi dan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulteng pada Kamis (9/3/2023), di sebuah hotel Jalan Raden Saleh, Kota Palu.
Kegiatan yang rutin dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulteng pada awal tahun ini diikuti sekira 50 peserta meliputi para asisten pembangunan dan kepala bagian pemerintahan kabupaten kota serta pejabat dari biro terkait.
Untuk narasumber berasal dari pejabat pusat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan pejabat daerah dalam hal ini Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dahri Saleh.
Lanjut dibeberkan wagub bahwa Gubernur Rusdy Mastura telah mencanangkan program bantuan Rp 100 miliar per kabupaten/kota yang telah direalisasikan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
“Pemerintah provinsi tidak memberi uang (ke kabupaten kota) tapi berupa program dan kegiatan,” jelasnya tentang bentuk intervensi provinsi ke kabupaten kota, diantaranya dengan membangun infrastruktur untuk menyangga IKN.
Lewat kesempatan rapat, wagub mendorong terjalinnya kerjasama yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Mari sama-sama kita bekerja, sama-sama melihat, sama-sama menyelesaikan masalah supaya Kita sama-sama maju,” ajak wagub agar kerjasama dijadikan kata kunci menyukseskan pembangunan Sulteng. HAL
Komentar