PALU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) kecewa terhadap Bank Tanah terkait kebijakan yang mengalokasikan lahan di Kabupaten Poso sebagai cadangan tanah nasional tanpa mengomunikasikan kepada gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
Sementara pemerintah daerah telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa lokasi tersebut sebagai wilayah pengembangan di sektor pertanian mengingat Kabupaten Poso tidak memiliki pertambangan.
Hal ini diungkapkan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura di ruang kerjanya saat memimpin rapat bersama unsur Forkopimda provinsi pada Jumat (11/8/2023).
Turut hadir dalam rapat Wagub Ma’mun Amir, Sekretaris Provinsi Novalina Wiswadewa, Wakil Ketua DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim, Kapolda Irjen Polisi Agus Nugroho, Kajati Agus Salim, Danrem 132/Tadulako diwakili Kasrem Pramono.
Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin D Yambas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kaban Kesbangpol Arfan, Kadis Lingkungan Hidup Yopie Morya Immanuel Patiro, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Eddy Nicolas Lesnusa, Kepala Biro Hukum Adiman serta pejabat terkait.
Atas kekecewaan tersebut, Gubernur Rusdy Mastura akan melaporkan masalah Bank Tanah kepada Presiden RI agar meninjau kembali kebijakan yang dimaksud.
“Ada investasi besar yang masuk di Poso, cuma Bank Tanah menyerobot,” katanya.
Berikutnya disampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk menjadi daerah maju dan pesat.
Selain memiliki sembilan jenis tambang, saat ini Sulawesi Tengah mendapatkan amanah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) berupa 3.000 bibit durian untuk dibudidayakan di Sulteng.
Selain dari Kemenkomarves kata gubernur, bahwa ada investor yang melirik lahan Sulteng untuk ditanami 2.000 bibit durian.
Dalam rangka penanganan stunting di Sulteng, dia menuturkan dibutuhkan kolaborasi Pentahelix, termasuk perusahaan tambang.
Keterlibatan perusahaan tambang diperlukan agar percepatan penurunan stunting bisa segera tercapai. Menurutnya, semua perusahaan dipastikan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dialihkan untuk program penanganan stunting di Sulteng.
“Presiden meminta kepada saya agar perusahaan tambang terlibat dalam penanganan stunting,” katanya.
Dia menuturkan, sektor pertambangan memberikan dampak signifikan bagi Sulteng, sehingga angka pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mengalami kenaikan, dari 7-7,5% menjadi 15%.
Atas pertumbuhan tersebut, gubernur mengharapkan unsur forkopimda tetap bersinergi dan kompak agar suasana di Sulteng aman serta kondusif.
Gubernur juga meminta kepada legislatif melalui Wakil Ketua DPRD Sulteng, M Arus Abdul Karim agar disetujui dukungan hibah kepada TNI/Polri tahun anggaran 2024.
Rusdy pun mengapresiasi laporan Kepala Bapenda, Rifki Anata Mustaqim bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Sulteng tahun 2024 meningkat menjadi Rp2.008.000.000.000.
Gubernur juga berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum untuk menerbitkan perusahaan-perusahaan tambang yang belum memiliki amdal dengan melibatkan unsur forkopimda. HAL
Komentar