Perhatian! Ini Poin Penting yang Disepakati Pemkot dan Juru Parkir di Palu

-Kota Palu, Utama-
oleh

PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memberikan arahan dalam pelaksanaan Apel Akbar Juru Parkir (Jukir) se Kota Palu di Lapangan Tenis KONI setempat pada Kamis (4/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Hadianto menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi kesepakatan antara para jukir dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Poin-poin ini merupakan hasil pertemuan antara Pemkot Palu dengan para jukir beberapa hari terakhir sesuai dengan saran, masukan hingga keluhan yang tersampaikan.

“Pada apel ini saya akan sampaikan secara umum kebijakan yang akan diterapkan. Semoga ini bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya,” kata walikota.

Adapun poin-poin yang dimaksud, pertama adalah pembagian hasil retribusi parkir disepakati melalui skema 50:50 untuk jukir dan Pemkot Palu.

Skema ini sebelumnya 70:30. Dimana 70 persen untuk Pemerintah Kota Palu dan 30 persen untuk jukir.

“Sekarang dibuat 50:50,” ucap walikota.

“Jadi misalnya motor Rp2 ribu, komiu (kamu) Rp1.000 dan Pemerintah Kota Palu Rp1.000. Komiu kumpul, nanti komiu setor sendiri. Komiu harus jujur dalam hal ini,” jelas wali kota.

Kemudian, untuk lokasi parkir tertentu, akan dilakukan pengawasan oleh petugas atau satgas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu di titik-titik yang dianggap penting dan perlu.

Hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk menjaga pelanggan, tetapi juga menjaga para jukir guna menghindari terjadinya sesuatu hal yang negatif.

“Ini sesuai dengan permintaan dari para jukir, sehingga ketika terjadi apa-apa, komiu (kamu) bisa cepat melapor,” kata walikota.

Selanjutnya, penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas lapangan, wajib dibuktikan dengan tanda terima yang sah dan akan diverifikasi oleh aparat pengawas internal pemerintah atau inspektorat setiap satu pekan.

Tanda terima nantinya dibuat dua rangkap, satu untuk jukir dan satunya untuk Dishub Kota Palu.

Jadi jelas walikota, nanti petugas tidak lagi memungut uang parkir langsung dari para jukir. Para petugas hanya menerima bukti setoran dan jukir yang akan setor langsung uangnya ke kas daerah melalui Bank Mandiri.

“Nanti loketnya akan disiapkan khusus agar para jukir tidak kesulitan. Jadi tidak ada lagi komiu kasih uang ke petugas. Harapan saya, komiu sudah harus jadi jukir yang jujur. Jujur ini pekerjaan sulit, tapi kalau komiu lakukan dengan baik, InsyaAllah jadi berkah,” kata walikota.

Kemudian, semua pelaku usaha yang tidak memiliki tempat parkir akan dikenakan denda, jika menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir di tempat usahanya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Dishub Kota Palu akan melakukan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah berkaitan dengan kewajiban membayar retribusi parkir, setiap melakukan parkir kendaraan.

“Semua wajib membayar parkir, tanpa terkecuali. Semua wajib. Mau walikota parkir, juga wajib bayar supaya tidak ada yang keberatan. Tetapi kita juga bisa melayani dengan baik,” tegas walikota.

Kemudian, setiap jukir yang terdaftar resmi di Dishub Kota Palu, akan diberikan tanda pengenal dan seragam parkir lengkap.

“Jukir yang tidak terdaftar, tidak akan diberikan fasilitas sebagai jukir dan juga tidak diperbolehkan bertugas sebagai jukir. Kalau dia tetap melakukan sebagai jukir, maka dianggap sebagai pungutan liar, yang pastinya akan mendapat sanksi dari pemerintah,” tegas walikota.

Hadianto tidak menginginkan ada lagi jukir liar yang terjerat, seperti sembilan orang yang lalu. Olehnya ini harus dijalani bersama-sama.

Selanjutnya, Dishub Palu akan menyurati seluruh pelaku usaha mengenai kewajiban membayar retribusi parkir, ketika melaksanakan bongkar muat di lokasi usahanya.

Beberapa contohnya, ada di sekitaran Jalan Imam Bonjol dan Jalan Gajah Mada. Semua wajib membayar parkir.

Sama halnya dengan para pengemudi ojek online atau ojol yang juga wajib membayar retribusi parkir, tanpa terkecuali.

“Tidak juga baru satu menit sudah ditagih, ibarat kata belum lima menit,” ungkap walikota dengan nada bercanda.

Walikota menegaskan, apabila ada jukir kedapatan tidak jujur, maka Pemkot Palu tidak segan-segan akan mencoret yang bersangkutan dan tidak bisa lagi menjadi jukir.

Walikota menyatakan, pada prinsipnya setiap jukir resmi adalah bagian dari Pemkot Palu, sehingga wajib melindunginya.

Dia berkomitmen, nantinya para jukir mendapatkan paket sembako berupa beras hingga minyak goreng setiap bulannya.

“Nanti kita hitung. Nah kapan mulai berlaku? Berlaku mulai bulan Agustus 2024. Kita akan siapkan dulu. Termasuk juga kita mau tahu, ba setor memang jujur-jujur mulai besok. Nanti kita lihat sekaligus kita akan hitung insentif yang akan diberikan. Maka harus jujur komiu. Saya juga mau pemerintah jujur dengan komiu,” jelas walikota.

Para jukir juga ditekankan, apabila ada oknum-oknum yang meminta setoran secara tunai, laporkan dan langsung diproses, sehingga semua setoran langsung ke kas daerah.

Kemudian, para jukir juga akan mendapatkan berbagai program perlindungan, baik dari BPJS Ketenagakerjaan hingga BPJS Kesehatan secara gratis, sehingga para jukir bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis.

“Moga-moga pekan depan, komiu sudah punya id card dan ini nanti bulan Agustus baru jalan. Tapi saya harap komiu sudah mulai ba setor 50:50. Supaya kita tahu dimana wilayah sepi dan wilayah yang pendapatannya kurang. Saya berharap banyak dengan komiu agar jujur. Saya tidak harap dishub. Saya harap komiu,” ungkap walikota.

Walikota mengharapkan poin-poin yang tersampaikan ini sudah final, karena itu berdasarkan masukan yang disampaikan oleh perwakilan jukir senior kemarin.

“Tidak ada lagi kepentingan pribadi. Semua kepentingan lembaga sudah. Sudah masuk kepentingan pemerintah maka pemerintahlah yang mengatur,” tegas walikota. CAL

Komentar