PALU– Wakil Wali Kota (Wawali) Palu, Imelda Liliana Muhidin kembali memimpin rapat kerja percepatan pencegahan dan penurunan stunting di wilayahnya yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Selasa (9/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kota Palu, Diah Puspita, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Rochmat Jasin, para camat, serta sejumlah pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam upaya penanganan stunting.
Dalam pertemuan tersebut, Wawali Imelda menegaskan, keberhasilan program penurunan stunting tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pelaporan, tetapi juga memerlukan keterlibatan langsung seluruh pihak di lapangan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas gizi yang cukup dan berkualitas.
Dia mengatakan, identifikasi penyebab stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemantauan langsung terhadap kondisi keluarga dan anak-anak yang menjadi sasaran program.
Karena itu, dia mendorong perangkat daerah, kader kesehatan, dan unsur terkait untuk lebih aktif melakukan kunjungan ke masyarakat maupun sekolah-sekolah.
“Kita perlu melihat langsung kondisi anak-anak yang menjadi perhatian kita. Dengan turun ke lapangan, kita bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya dan menentukan langkah penanganan yang tepat,” ujarnya.
Imelda juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Dia menilai edukasi mengenai pola asuh dan pola makan sehat harus terus diperkuat agar orang tua memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan gizi anak.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi tidak hanya bergantung pada program bantuan makanan tambahan, tetapi juga harus didukung oleh kebiasaan makan sehat yang diterapkan dalam keluarga setiap hari.
Selain penguatan intervensi, wawali meminta seluruh pihak meningkatkan kualitas pendataan dan pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dia menginginkan perkembangan penanganan stunting di setiap wilayah dapat dipantau secara berkala melalui laporan yang disampaikan setiap pekan.
“Data baik akan membantu kita melihat perkembangan secara nyata dan menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Karena itu, pencatatan dan pelaporan harus dilakukan dengan benar dan konsisten,” tegasnya.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan dalam rapat, upaya percepatan penurunan stunting di Kota Palu menunjukkan hasil menggembirakan.
Sejumlah wilayah mengalami penurunan jumlah kasus yang cukup signifikan, di antaranya Kecamatan Palu Utara dengan 24 kasus dan Kecamatan Palu Barat dengan 27 kasus, yang tercatat sebagai wilayah dengan angka anak baduta atau bawah dua tahun stunting terendah.
Meski demikian, perhatian khusus masih perlu diberikan kepada beberapa kecamatan dengan jumlah kasus yang relatif tinggi.
Kecamatan Mantikulore tercatat memiliki 132 kasus baduta stunting, sementara Kecamatan Tatanga sebanyak 85 kasus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Kota Palu, Diah Puspita mengingatkan pentingnya keseragaman dan akurasi data yang dimiliki seluruh pihak.
Menurut Ketua Diah, perbedaan data antara laporan administrasi dan kondisi riil di lapangan dapat menghambat efektivitas program penanganan stunting.
Ketua Diah menekankan, pengawasan dan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap intervensi yang diberikan benar-benar menjangkau sasaran membutuhkan.
Diah juga mengajak seluruh perangkat daerah, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga seluruh program penanganan stunting dapat berjalan secara terpadu.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mempercepatnya penurunan angka stunting di Palu.
Pemerintah Kota Palu terus mendorong kolaborasi seluruh pihak agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. HAL
Komentar