PALU– Walikota Palu yang diwakili Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya, Yudhi Riyani Firman secara simbolis membuka Workshop Peningkatan Perspektif Inklusif Disabilitas dalam Pembangunan Kota Palu, Selasa (14/7/2026), di sebuah hotel Jalan Abdurrahman Saleh.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Walikota Palu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Yudhi Riyani Firman, Pemkot Palu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation melalui Program EMPOWER-IN yang telah menginisiasi kegiatan strategis tersebut.
Menurutnya, penyelenggaraan workshop menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kota Palu yang inklusif bagi seluruh masyarakat.
Dia menuturkan, pembangunan kota tidak dapat dikatakan berhasil apabila masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan, akses, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan.
Oleh karena itu kata dia, penyandang disabilitas harus menjadi bagian yang utuh dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Dia menyampaikan pula bahwa perspektif inklusi disabilitas bukan hanya sebatas memenuhi amanat regulasi, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus perwujudan keadilan sosial.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, akses terhadap fasilitas publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan.
Pemkot Palu kata dia, berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas fasilitas publik, penyediaan layanan yang ramah disabilitas, penguatan data terpilah, hingga mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan.
Workshop ini dinilai memiliki arti penting karena bertujuan membangun pemahaman sama di kalangan seluruh OPD mengenai prinsip-prinsip inklusi, aksesibilitas, partisipasi bermakna, penyediaan data yang akurat dan terpilah, serta perluasan akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Pemkot Palu berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Dengan demikian, prinsip inklusi dapat terintegrasi dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Palu.
Dalam kesempatan itu juga ditekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Pemerintah membutuhkan sinergi bersama organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas penyandang disabilitas, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi semua.
Para peserta workshop juga diajak memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang belajar, bertukar pengalaman, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembangunan inklusif di Kota Palu.
“Penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek pembangunan yang memiliki potensi, kemampuan, dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah. Ketika kita mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, sesungguhnya kita sedang membangun kota yang lebih manusiawi, lebih berkeadilan, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan,” katanya.
Melalui workshop ini, Pemkot Palu berharap lahir fondasi semakin kuat dalam mewujudkan Kota Palu sebagai kota ramah, inklusif, dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh warganya, sejalan dengan visi “Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”. HAL
