PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Staf Ahli SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Farida Lamarauna membuka Seminar Peluang Penerapan Kebijakan Ecology Fiscal Transfer (EFT) di sebuah hotel Jalan Zebra, Kota Palu pada Sabtu (29/10/2022).
Hadir di acara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) M Sadly Lesnusa, Ketua Sikola Mombine Mutmainah Korona dan Konsultan Asia Foundation Daniel Ari Dipanegara.
Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibaca Staf Ahli Farida mengatakan, kebijakan EFT dinilai sejalan dengan misi pemerintah provinsi (pemprov) untuk menjaga harmonisasi manusia dengan alam dan antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
“Saya menaruh harapan seminar ini dijadikan sharing dan mengenalkan konsep-konsep penerapan EFT,” kata staf ahli untuk pembangunan berkelanjutan.
Ditambah lagi hasil-hasil seminar diminta staf ahli segera dituangkan dalam pembahasan anggaran tahun 2023.
Penerapan EFT di pemda antara lain dikenal dengan skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).
“TAPE dan TAKE adalah kolaborasi untuk mendorong kebijakan anggaran pro lingkungan,” jelas Daniel dari Asia Foundation.
Dia mengatakan, sudah 15 pemda yang terdiri dari dua provinsi diantaranya Kalimantan Utara dan 13 kabupaten kota diantaranya Kabupaten Sigi yang menerapkan TAPE dan TAKE.
Dia berharap Sulteng dapat menjadi daerah selanjutnya yang menerapkan skema TAPE.
Sejalan dengan itu, Ketua Sikola Mombine yang juga anggota DPRD Palu, Mutmainah Korona mengatakan, penerapan skema TAPE di Sulteng memiliki peluang dan tantangan.
Hal ini dia katakan tidak lepas dari potensi tambang Sulteng yang tinggi, tapi di lain sisi juga mesti menjaga keseimbangan ekologis dari perilaku eksploitatif.
“Tantangan kerusakan lingkungan cukup tinggi, sehingga perlu ada warning system dan skema TAPE ini pintu masuknya supaya investasi bisa diimbangi dengan pelestarian lingkungan,” tuturnya.
Kegiatan berlangsung hybrid dengan narasumber diantaranya dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, DLH Sulteng dan Asia Foundation. CAL
Komentar