SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Ardan Adiperdana bersama rombongan di ruang kerjanya, Jumat (19/10/2018).
Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana menyampaikan, kunjungannya ke Palu untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memberikan dorongan, dukungan agar Sulteng cepat pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana gempa bumi dan tsunami.
Selanjutnya Kepala BPKP juga menyampaikan kunjungannya juga bertujuan untuk melihat kondisi kantor perwakilan BPKP dan pegawai.
Kemudian Kepala BPKP menyerahkan bantuan dari sumbangan pegawainya sebesar Rp 200 juta kepada Gubernur Longki untuk dapat dipergunakan menambah anggaran pemulihan masyarakat.
Gubernur Longki pada kesempatan itu didampingi Asisten II dan III, Karo Humas dan Protokol, Wali Kota Palu Hidayat, Bupati Sigi Irwan Lapata dan Donggala mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kepala BPKP dan jajaran.
Gubernur pada kesempatan itu mengatakan, empat hari pascagempa kondisi Palu sangat kolaps, dimana listrik tidak berfungsi, telekomunikasi putus, stok BBM habis, bandara dan pelabuhan lumpuh.
“Kami hanya bisa minta tolong dan teriak-teriak minta bantuan pemerintah pusat kepada presiden dan wakil presiden, sehingga dengan ditetapkannya tanggap darurat seluruh bantuan datang dan secara berangsur-angsur keadaan bisa pulih kembali,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur dan bupati , walikota meminta dukungan dan arahan dalam pengelolaan penggunaan anggaran pada masa tanggap darurat, transisi dan rehabilitasi serta rekontruksi termasuk pemanfaatan bantuan keuangan yang masuk ke rekening khusus bantuan.
“Tujuannya supaya pengelolaan keuangan dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Longki Djanggola.
Sementara itu, Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana langsung meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah dapat mengawal dan membantu pihak pemerintah daerah untuk pemanfaatan alokasi keuangan sesuai permintaan dan harapan Gubernur Sulteng.
Ada hal-hal sifatnya kebijakan dari pusat supaya disampaikan kepada kepala BPKP Pusat untuk dikoordinasikan dengan kementerian lembaga di Jakarta. CAL
Komentar