SultengTerkini.Com, PALU– Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan dengan banyak peserta berakibat pada tertundanya rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun anggaran 2019, sehingga baru dilaksanakan Selasa (28/4/2020) secara virtual.
Paripurna virtual ini diikuti 26 dari 45 anggota DPRD Sulteng dari tempat berbeda serta ditambah para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari kantor masing-masing.
Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyampaikan, APBD 2019 telah dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang jadi tanggung jawab setiap OPD.
“Disamping untuk pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung, kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2019 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target PAD (pendapatan asli daerah) pada perubahan RKPD tahun 2019 pascabencana serta memenuhi capaian target-target indikator makro,” tutur gubernur pada pidatonya.
Untuk angka realisasi anggaran pendapatan daerah (setelah perubahan) tahun 2019 mencapai 98,98 % dari target Rp 4.170.517.779.691,15.
Di sisi lain dari rencana anggaran belanja daerah 2019 sebesar Rp 4.549.853.924.998,12 berhasil terealisasi 90,99 %.
Menurut Gubernur Longki, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi belanja tahun lalu lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 90,78 %.
Penyebabnya yaitu keterlambatan transfer dana bantuan operasional sekolah dari pusat; selisih harga lelang serta gagal lelang pada beberapa paket yang tersebar di OPD.
Kemudian bagi hasil pajak ke kabupaten/kota yang tidak tertransfer pada akhir tahun 2019, namun diakui sebagai hutang jangka pendek tahun 2019 dan akan ditransfer pada tahun 2020.
Selanjutnya keterlambatan beberapa pekerjaan DAK karena keterlambatan transfer dari pusat, sehingga pekerjaan baru diluncurkan pada APBD 2020, dan bencana alam 28 September 2018.
Struktur APBD provinsi tambah gubernur, juga dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, masing-masing dapat direalisasi sebesar Rp 439.594.405.001,99 dan Rp 39.038.000.000.
Sementara alokasi anggaran tugas pembantuan untuk provinsi dan kabupaten/kota pada tahun lalu masing-masing mencapai Rp 221.327.052.000 dan Rp 140.373.840.000.
Adapun sumber dana berasal dari kementerian yang dikelola oleh sejumlah OPD provinsi terdiri dari Kementerian Pertanian dengan pengelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Kemudian Kementerian Sosial dengan pengelola Dinsos; Kementerian PUPR oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi oleh Disnakertrans.
Lalu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan oleh Disperindag dan terakhir Kementerian Koperasi dan UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM.
Sebelum mengakhiri pidato, gubernur juga menyampaikan capaian-capaian hasil pembangunan selama kurun 2019 kepada anggota dewan diantaranya ialah pertumbuhan ekonomi naik menjadi 7,15 %, PDRB nominal per kapita naik menjadi 54,49 juta.
Selain itu, laju inflasi turun menjadi 2,30 %, gini rasio 0,330 poin, tingkat kemiskinan turun menjadi 13,18 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,15 %.
“Capaian keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, khususnya berkat terjalinnya kerjasama dan suasana harmonis antara eksekutif dan anggota dewan,” ujar gubernur mengapresiasi sinergitas kelembagaan yang terbina. CAL
