SultengTerkini.Com, AMPANA– Tojo Una-Una (Touna) adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal periode 2020-2024.
Dari perpres tersebut menempatkan Kabupaten Tojo Una-Una berada pada urutan ke 23 dari 62 daerah di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024.
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Touna, Muhammad Idrus, Senin (11/5/2020) mengaku bahwa penetapan Kabupaten Touna sebagai daerah tertinggal itu hal biasa dan bukan merupakan aib sebagaimana yang berkembang di media sosial saat ini.
Daerah tertinggal ini kata dia, sebenarnya berawal dari kebijakan pembangunan nasional.
Dulu orientasi kebijakan pembangunan nasional hampir sebagian besar berada di Indonesia bagian barat, sehingganya pada tahun 2015-2019 Pemerintah Pusat menetapkan ada 122 daerah tertinggal, dan sebanyak 103 itu berada di wilayah timur Indonesia.
“Jadi penetapan daerah tertinggal bertujuan adalah menjaga jangan sampai ada ketimpangan pembangunan atau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang sebelumnya dianggap tidak menguntungkan kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, dan kita Kabupaten Tojo Una-Una,” ungkapnya.
Dia mengatakan, status Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah tertinggal bukan nanti tahun 2020 ini sebagaimana yang berkembang di media sosial.
Sejak dimekarkan dari Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una juga masuk kategori daerah tertinggal.
Akan tetapi kata dia, hal ini akan menjadi kisi-kisi bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berupaya meningkatkan target pembangunan di semua sektor agar sama-sama bekerja untuk membangun Kabupaten Tojo Una-Una.
Dia menuturkan, setiap daerah tertinggal permasalahannya tentu tidak sama, yang perlu dipahami kondisi Touna adalah salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang unik dan spesifik.
Dimana ada enam kecamatan di wilayah kepulauan, dan enam kecamatan di wilayah daratan, kondisi geografis yang sulit, sehingga perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap.
“Daerah kita masih memiliki banyak kebutuhan, apalagi masalah fasilitas pendidikan dan kesehatan, tapi apa dikata keuangan daerah kita sangat terbatas, saya contohkan seperti tenaga guru, daerah kita ini jika dihitung masih butuh 1.000 lebih tenaga guru, namun kemampuan APBD kita tak sampai, sehingganya kita melakukan hal tersebut secara bertahap, dan kedepan kita akan berupaya merencanakan lebih baik lagi,” ujarnya.
“Nah hari ini kita tahu Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tengah fokus membangun infrastruktur kesehatan seperti puskesmas di tiap-tiap kecamatan, dan juga fasilitas pendidikan ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengejar target-target pembangunan,” pungkasnya. SAF
