PALU– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir mewakili Gubernur Rusdy Mastura membuka secara virtual Pelatihan Analisis Jabatan di lingkungan pemerintahannya, Selasa (2/11/2021).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulteng, Novalina menyampaikan, pelatihan analisis jabatan itu dilaksanakan agar peserta dapat memiliki pemahaman dan mampu menyusun syarat jabatan dan uraian tugas, memahami dan mampu menyusun analisis jabatan.
Kepala BPSDM Kemendagri, Setyabudi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena salah satu daerah yang sangat bagus dalam pengembangan SDM.
Dia menyampaikan pengembangan kompetensi SDM aparatur di daerah hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi daerah.
Sehingga kata dia, daerah didorong untuk merespon pengembangan SDM yang berdaya saing sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing.
Dia menuturkan, hingga 30 Juni 2021, jumlah PNS sebanyak 4.081.824 dengan perbandingan pada instansi daerah sebanyak 77% atau 3.132.774 dan pusat 23% atau 949.050.
Dengan perbandingan tersebut diharapkan perhatian dan komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan SDM PNS daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Sementara itu, Wagub Ma’mun Amir, saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik prima sangat tinggi, namun profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud.
Hal tersebut tergambar pada indeks reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah masih kualifikasi B dan Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 dengan nilai 62,00 atau kurang.
Hal ini kata dia, disebabkan distribusi pegawai pada unit kerja atau satuan kerja belum mengacu pada kebutuhan riil organisasi.
Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pentingnya melaksanakan pelatihan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka efisiensi, efektivitas serta juga untuk meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah.
Wagub mengharapkan kepada peserta untuk dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik serta sungguh-sungguh. “Karena hal itu dapat menentukan ketersediaan dokumen analisis jabatan di organisasi perangkat daerah masing-masing peserta,” katanya. HAL
Komentar