PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura bersama Wakil Gubernur (wagub), Ma’mun Amir menerima secara virtual Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dari Presiden RI Joko Widodo di Ruang Rapat Polibu, Senin (29/11/2021).
Pada kesempatan itu, gubernur dan wagub didampingi Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Mulyono, Sekretaris BPKAD, Aswin Saudo.
Penyerahan DIPA tahun 2022 sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan tahun ini dilakukan baik secara simbolis kepada beberapa pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), maupun secara virtual kepada seluruh pimpinan K/L dan daerah yakni DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022.
Pada kegiatan tersebut arahan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan, dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun, tumbuh 0,4% dibanding alokasi belanja APBN 2020.
Alokasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 1.032 triliun, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 795,5 triliun. “Alokasi belanja tersebut untuk memulihkan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan TIK Rp 26 triliun, dan seterusnya,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya.
Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan semua harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Di tahun 2022 kata dia, pandemi ini masih menjadi ancaman dunia dan juga bagi negara Indonesia.
“Selain varian lama di beberapa negara telah muncul varian baru, varian omicron yang harus menambah kewaspadaan kita,” ujarnya.
Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.
Selain itu kata dia, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif, juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola baik.
“APBN tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 kita harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan,” jelasnya.
“Sekali lagi di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” pungkas Jokowi. CAL
Komentar