TOLITOLI- Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir memberikan pengarahan kepada UPT, Dinas Provinsi Wilayah Kabupaten Tolitoli di sebuah hotel setempat, Kamis (2/12/2021).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Tolitoli diwakili Sekretaris Kabupaten Asrul Bantilan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Yudiawati Vidiana, Kadis Kehutanan Nurhadi, Kadis Cikasda Abdul Razak, Kadis Perhubungan Sisliandy, serta dihadiri Kepala UPT dinas dan Kepala SMA/SMK.
Pada kesempatan itu Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Yudiawati Vidiana menyampaikan kebijakan dalam peningkatan kualitas pendidikan sesuai visi misi gubernur dan wakil gubernur yakni “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” yang dijabarkan melalui sembilan misi Pendidikan Gratis dan Pendidikan Vokasi.
Dia mengatakan, surat keputusan (SK) pungutan sekolah sudah dicabut. Olehnya sekolah dilarang untuk memungut biaya sekolah. Untuk mengganti biaya sekolah akan diberikan BOSDA melalui APBD.
Selanjutnya untuk pendidikan vokasi diharapkan sekolah dapat melihat potensi daerah untuk mempersiapkan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan di daerah.
Untuk tahun 2022, Dinas Pendidikan provinsi saat ini akan menata untuk memberikan perhatian kepada guru-guru.
Sementara itu, Wakil Gubernur (wagub) Ma’mun Amir menyampaikan harapannya agar kepala UPT dapat menjalankan tugas dengan baik di wilayah dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya.
Selanjutnya wagub mengharapkan adanya masukan dari kepala sekolah (kepsek) dan kepala UPT tentang kondisi yang dihadapi saat ini.
Dalam sesi masukan, beberapa kepala sekolah menyampaikan perlu dukungan gubernur melalui OPD terkait tentang penataan aset tanah sekolah untuk dimasukkan pada data Gapodik sekolah seperti SMAN 3 Tolitoli.
Dimana lokasi tanahnya masih terdapat masalah untuk lokasi 4.000 meter dari luas tanah 1,7 hektare.
Selain itu banyak kepala sekolah yang menyampaikan keluhan terkait pembatalan SK pungutan sekolah karena hal itu sangat membantu membayar gaji guru honorer di sekolah.
“Semoga dana BOSDA dari pemprov bisa memenuhi kebutuhan gaji guru honorer di sekolah,” harap seorang kepala sekolah kepada wagub.
Kepala SMA swasta juga menyampaikan saat ini perhatian dari pemerintah sangat berkurang.
Wagub menyampaikan bahwa sekolah vokasi merupakan visi gubernur untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
Sekolah vokasi diharapkan mempersiapkan angkatan kerja untuk kebutuhan perusahaan di daerahnya sehingga anak didik bisa langsung bekerja sesuai kebutuhan perusahaan yang ada di daerah.
Wagub meminta kepala sekolah agar terus meningkatkan kualitas anak didik untuk dapat bersaing pada segala bidang.
“Sekolah gratis merupakan visi gubernur dengan harapan tidak ada anak didik kita yang putus sekolah karena tidak ada biaya, sehingga pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk alokasi biaya BOSDA untuk membayar gaji guru honorer di sekolah,” kata wagub. LAH
Komentar