PALU- Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir menetapkan tahun 2023 sebagai tahun mengukir prestasi. Penetapan ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja jajarannya yang dinilai sangat baik pada tahun 2022.
Demikian penegasan Budi Argap Situngkir saat evaluasi kinerja Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rabu (21/12/2022).
Didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus; Kepala Divisi Administrasi, Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw; Budi Argap menjelaskan, secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi di jajaran sudah sangat maksimal. Pelayanan maupun penyerapan anggaran di seluruh satuan kerja terbilang baik.
“Meski ada sedikit kekurangan, di tahun 2023 harus jadi sempurna. Makanya hari ini kami evaluasi kinerja,” tegas Budi Argap.
Total serapan anggaran di Kanwil Kemenkumham Sulteng sejauh ini telah 96,2 persen; capaian IKPA 97,8 persen dan capaian Smart DJA 97,8 persen.
“Ini akan menjadi 100 persen karena bulan ini masih tersisa beberapa hari lagi,” jelasnya.
Dari segi Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS), lanjut Budi, Kanwil Kemenkumham Sulteng meraih peringkat pertama nasional. Dari 54 PKS yang diteken Kanwil Kemenkumham Sulteng, 33 diantaranya adalah PKS dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu.
“Prestasi terbaik pertama nasional ini tak lepas dari peran LPKA Palu,” terangnya.
Terkait dengan belanja sarana dan prasarana, 86 persen diantaranya adalah pembelanjaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona H Laoly yang menegaskan pentingnya belanja produk dalam negeri.
“Kita ini sudah Indonesia banget, karena mayoritas belanja kami adalah produk dalam negeri. Memang ada peralatan keimigrasian yang harus dibeli dari luar negeri, itupun harus izin kementerian,” terangnya.
Budi menambahkan, keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) masih kondusif. Bahkan, sejumlah Lapas tercatat berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba dan pil THD tahun ini.
“Tapi kita tidak boleh hanya berhenti disini. Lapas dan Rutan harus punya prestasi. Kita tidak target hanya aman saja karena aman itu sudah kewajiban,” tegas Budi.
Sementara itu, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu, Revanda Bangun bangga karena menjadi penyumbang terbesar MoU dan PKS bagi Kanwil Kemenkumham Sulteng tahun 2022 sehingga mendapat peringkat pertama nasional.
Dia berharap, dengan terjalinnya sinergitas dengan pihak terkait seperti pemerintah, swasta, NGO, aktivis dan yayasan pemerhati anak tersebut dapat membantu kinerja Kemenkumham Sulteng untuk menyukseskan program Pemerintah Kota Palu maupun Pemerintah Sulteng dalam hal kota atau provinsi layak anak.
Terkait dengan ditetapkannya tahun 2023 sebagai tahun prestasi, Revanda Bangun optimis LPKA Palu akan senantiasa berorientasi prestasi pada setiap kegiatannya. GUS
Komentar