BANGGAI– Bertempat di ruang khusus, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai diwakili Asisten II, Ferlin Monggesang mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Senin (20/2/2023).
Kegiatan yang digelar secara online melalui zoom meeting itu dihadiri para gubernur, walikota, dan bupati se Indonesia.
Selain Asisten II Ferlin Monggesang, hadir Wakapolres Banggai Kompol Margiyanta, Kepala BPS Banggai Moh Said, Kepala Bulog La Ode Suleman, Kasi Datun Felly Kasdi, Sekdis Perikanan, Sekdis Perdagangan, dan Kabag Perekonomian.
Ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Bjp Whisnu Hermawan Februanto selaku Kasatgas Pangan Polri dalam rakor inflasi tersebut.
Saat ini minyak goreng Minyakita mengalami kenaikan harga di Indonesia karena permintaan yang cukup tinggi dan di sisi lain terjadi perlambatan distribusi pasokan DMO minyak goreng dari produsen dibandingkan bulan sebelumnya karena masih tersedianya saldo hak ekspor dalam jumlah yang cukup.
Kondisi distribusi beras program SPHP masih kurang dan belum maksimal dalam pelaksanaannya karena masih ditemukan di beberapa pasar tradisional yang belum mendapatkan pasokan beras Bulog.
Harga komoditas beras saat ini rata rata masih di atas HET.
Pelaksanaan SPHP beras dilakukan di seluruh Indonesia melalui mekanisme target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan serta harga penjualan yang bertujuan untuk menjaga stock dan harga beras di tingkat konsumen.
Hasil pengecekan satgas pangan Polri di lapangan didapatkan ketersediaan beras di masyarakat (penggilingan, distributor dan pengecer). Ketersediaan aman dan tidak ada kekosongan stock atau atau kelangkaan barang.
Sementara rekomendasi, lakukan peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng sebanyak 50 % hingga lebaran nanti.
Pengawasan yang ketat akan dilakukan berbasis data simirah dan hasil temuan di lapangan terhadap pelaksanaan distribusi terutama masa menjelang Ramadan dan Lebaran. Segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas.
Maret, April dan Mei akan terjadi panen raya komoditas gabah/beras, sehingga Bulog diharapkan dapat menyerap produksi beras dalam negeri secara maksimal percepatan pelaksanaan importasi sisa 300.000 ton guna memenuhi kebutuhan beras di masyarakat pada Februari.
Kemudian, membuat kemasan beras SPHP untuk ukuran 5 kilogram (kg), 10 kg dan 20 kg yang tersedia di Bulog kemasan 50 kg.
Hal ini menyebabkan susahnya pemantauan serta pengawasan terhadap beras Bulog di pasar tradisional. Bahkan berpeluang beras Bulog tersebut dioplos oleh oknum pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.
SPHP dilakukan secara massif ke seluruh wilayah wilayah di Indonesia guna mengatasi kenaikan harga beras saat ini, perlunya membuat sistem/aplikasi guna memudahkan pemantauan pendistribusian beras di seluruh Indonesia. AAD
Komentar