PALU – Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah (OJK Sulteng) mencatat, kredit perbankan di Kabupaten Morowali cukup rendah sehingga tidak masuk dalam lima besar daerah penyaluran kredit terbesar di Bumi Tadulako.
Yang lebih miris lagi, OJK juga mencatat bahwa Kabupaten Morowali Utara (Morut) adalah daerah penyumbang kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) terbesar di provinsi ini.
Padahal, kedua daerah tersebut adalah surganya tambang nikel yang menjadi kebanggaan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Keberadaan perusahaan tambang nikel Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morut pada kenyataannya tidak begitu menunjang realisasi penyaluran kredit kepada masyarakat di daerah tersebut.
Terlebih lagi, dua perusahaan tersebut bahkan tidak memberikan efek secara langsung kepada perbankan di daerah, baik bank umum maupun Bank Sulteng sebagai bank daerah.
Penyaluran kredit perusahaan diambilalih oleh bank-bank di Jakarta.
Kepala OJK Sulteng, Triyono Raharjo saat Journalist Update Perkembangan Jasa Keuangan Provinsi Sulteng, Kamis (27/7/2023) membenarkan hal ini.
Menurut dia, realisasi penyaluran kredit di Sulteng hingga Juni 2023 tercatat sebesar Rp44,16 triliun. Angka ini naik 8,77 persen dibanding realisasi penyaluran kredit tahun lalu atau year on year (YoY) sebesar Rp40,60 triliun.
Dari angka tersebut, lanjut Triyono, Kota Palu tercatat sebagai daerah terbesar penyaluran kredit dengan angka Rp22,24 triliun atau sebesar 50,25 persen.
Daerah terbesar kedua adalah Kabupaten Banggai dengan realisasi sebesar Rp7,94 triliun disusul di tempat ketiga Kabupaten Parigi Moutong dengan realisasi penyaluran kredit sebesar Rp3,37 triliun.
Peringkat keempat adalah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp3,14 triliun dan di peringkat kelima adalah Kabupaten Poso dengan realisasi kredit Rp2,07 triliun.
Menurut OJK Sulteng, ada lima daerah yang tercatat sebagai penyumbang kredit macet. Lima daerah tersebut yakni Kabupaten Morowali Utara (6,26 persen), Kabupaten Tolitoli (2,86 persen), Kabupaten Tojo Unauna (2,31 persen), Kabupaten Banggai Kepulauan (2,08 persen) dan Kota Palu (2,05 persen).
Meski demikian, rasio NPL secara keseluruhan di Sulteng hingga Juni 2023 masih berada di bawah ambang batas 5 persen yakni 1,82 persen.
Perlu diketahui, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kabupaten Morowali tercatat sebesar Rp119,38 miliar dengan jumlah debitur 2.608 orang.
Sementara penyaluran KUR di Morut hanya Rp7,9 miliar dengan jumlah debitur 342 orang.
Kepala OJK Sulteng, Triyono Raharjo mengatakan, perbankan di daerah agak kesulitan untuk masuk di perusahaan besar karena penyaluran kreditnya diambilalih bank pusat dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Olehnya, kata Triyono, bank-bank di daerah harus mengambil peluang dan membantu masyarakat yang ada di sekitar tambang.
Terkait dengan aktivitas transaksi keuangan perusahaan besar, Direktur Operasional PT Bank Sulteng, Judy Koagow menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura untuk dibuatkan surat keputusan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan besar di Morowali untuk menggunakan bank daerah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pak gubernur,” tuturnya. GUS
Komentar