JAKARTA – Sebanyak delapan kepala desa (kades) dan lurah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses meraih penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP), salah satu diantaranya meraih peringkat pertama kategori Favorit Publik di Region 9.
Penghargaan tersebut diberikan pada saat malam anugerah Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sabtu, (1/6/2024).
“Sangat bersyukur ya, delapan kades/lurah di Sulteng bisa melalui seleksi Paralegal Academy dengan lancar dan sukses meraih penghargaan prestisius. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala BPHN, Prof. Widodo Ekatjahjana,” terang Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, yang mendampingi kedelepan perwakilan Sulteng tersebut.
Sebagai panitia seleksi di tingkat daerah, Hermansyah Siregar mengungkapkan bahwa penghargaan NLP tersebut diberikan karena peran dari kades/lurah yang telah berprestasi dan berintegritas dalam menyelesaikan sengketa yang ada di wilayahnya.
Ia menambahkan, bahwa dari dedikasi kinerja yang begitu baik tersebut, sangat berperan penting dalam upaya Kemenkumham mewujudkan desa/kelurahan sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita yaitu daerah yang dapat menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, serta pariwisata.
“Peran mereka dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di tengah-tengah masyarakatnya sangat kita apresiasi, kedepan mereka telah resmi mendapat gelar non akademik NLP serta mendapat Pin NLP, ini sangat membanggakan,” tambah Hermansyah Siregar yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Raymond JH. Takasenseran.
Adapun kedelapan kades/lurah tersebut, diantaranya: Mohammad Iqbal (Lurah Talise, Kota Palu), Putra Maharandha Airlangga (Lurah Tawanjuka, Kota Palu), Suparjono (Kades Kotaraya, Kabupaten Parimo), Siti Maryam (Kades Uentanaga Atas, Kabupaten Tojo Una-Una), Theopilus Tehampa (Kades Watusongu, Kabupaten Tojo Una-Una), Sudjono G Darus (Kades Lalos, Kabupaten Toli-Toli), Moh. Taufan (Kades Marsaoleh, Kabupaten Morowali) serta Asnan As’Ad (Kades Geresa, Kabupaten Morowali).
Tidak hanya itu, Hermansyah Siregar juga menerangkan bahwa salah satu diantara 8 kades/lurah tersebut, Lurah Kelurahan Talise, Kota palu juga mendapat penghargaan sebagai peserta PJA Favorit Publik di Region 9.
Meski begitu, ia tetap berharap agar agar para kades/lurah yang menerima penghargaan dapat terus meningkatkan perannya.
Menurut Hermansyah, optimalisasi peran sebagai NLP sangat berdampak besar bagi penerapan Restorative Justice di daerahnya, yang tentunya dapat mengurangi jumlah perkara yang bermuara di pengadilan.
“Kegiatan Paralegal Justice Award ini menunjukkan bahwa kades/lurah mempunyai peran penting dalam meningkatkan layanan hukum dengan cara menyelesaikan sengketa secara mediasi atau non litigation, sehingga akan mengatasi permasalahan overcrowded atau kelebihan kapasitas di Lapas/Rutan, fokus kita bagaimana penyelesaian permasalahan harus dilakukan baik di hulu maupun hilir,” ungkap Hermansyah Siregar.
Hermansyah Siregar pun mengungkapkan bahwa suksesnya kedelapan kades/lurah meraih penghargaan tersebut tidak terlepas dari dukungan dari unsur pemerintah daerah.
Bersama dengan Gubernur H. Rusdy Mastura, Hermansyah menegaskan akan terus berupaya mewujudkan wilayah Sulteng yang aman dan kondusif, kolaborasi akan terus ia gaungkan.
“Kita akan terus berkolaborasi, menciptakan berbagai inovasi, menjawab segala tantangan dengan solusi yang kita hadirkan bersama,” tutup Hermansyah Siregar di Hotel Bidakara, Jakarta. GUS
Komentar