PALU– Ribuan tenaga honorer berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menuntut kejelasan status setelah dirumahkan pada awal 2026.
Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, dimana sebelumnya menyatakan tidak akan merumahkan tenaga honorer yang belum terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun kenyataannya, sejumlah OPD justru telah merumahkan mereka.
“Katanya kami tidak akan dirumahkan, tetapi buktinya sekarang kami sudah dirumahkan sejak awal tahun 2026,” kata seorang tenaga honorer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng berinisial F, Selasa (10/3/2026).
Hingga saat ini, para honorer belum memperoleh kejelasan mengenai status mereka.
Ketidakpastian tersebut menimbulkan kekecewaan, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi.
Para honorer juga menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk program pendidikan berani cerdas, tetapi tidak memperhatikan nasib honorer.
“Tidak ada kejelasan terkait status kami sekarang, sementara program berani berdas anggarannya besar. Bahkan orang yang mampu pun bisa mendapatkannya. Gubernur punya program berani, tapi tidak berani memberikan kejelasan status kami,” ujarnya.
Para honorer menilai kebijakan merumahkan justru berpotensi menambah angka pengangguran di daerah. Padahal, selama ini mereka telah berkontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan di berbagai OPD.
“Provinsi yang disebut kaya masa tidak bisa menggaji kami. Katanya ingin menyejahterakan rakyat dan mengurangi pengangguran, tetapi kenyataannya kami dirumahkan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Reny Lamadjido menegaskan, pemprov tetap berkomitmen membayarkan honor tenaga honorer.
Saat ini, proses pembayaran tengah berjalan di masing-masing perangkat daerah.
Penegasan tersebut disampaikan wagub menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait kabar bahwa honor tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sulteng tidak akan dibayarkan pada tahun 2026.
“Adik-adik honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak usah takut dan tidak perlu resah. InsyaAllah semuanya akan dibayarkan. Saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar wagub saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026).
Dia menjelaskan, tenaga honorer yang tetap akan menerima pembayaran adalah mereka telah lama bekerja di lingkungan Pemprov Sulteng, namun belum lulus dalam seleksi CPNS maupun PPPK, termasuk skema PPPK paruh waktu, sementara tenaga mereka masih dibutuhkan untuk mendukung jalannya pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya memperhatikan keberlanjutan pekerjaan para tenaga honorer tersebut selama keberadaan mereka masih diperlukan di perangkat daerah.
“Yang akan dibayarkan adalah tenaga honorer sudah lama bekerja tetapi belum lulus CPNS maupun PPPK, sementara tenaga mereka masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Dia menyampaikan, mekanisme pembayaran honor bagi tenaga tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga atau outsourcing, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan penataan tenaga non-ASN.
Dalam kesempatan tersebut, wagub didampingi Kabag Perencanaan Moh Rival, Kabag MKP Moh Riyan, Kabid Anggaran Adiguna, serta Kabag Protokol Zurkarnain.
Pemprov Sulteng juga mengimbau para tenaga honorer untuk tetap tenang dan bersabar sambil menunggu proses pembayaran yang saat ini masih berjalan. HAL
Komentar