PALU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) sedang mengembangkan platform digital untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui aplikasi ‘Satu Harga’.
Aplikasi ini merupakan tindak lanjut program Berani Murah yang bertujuan memastikan keseragaman harga dan kestabilan pasokan bahan pokok di seluruh wilayah Sulteng.
Demikian penyampaian Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Reny Lamadjido saat memimpin Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Polibu, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, fitur Early Warning System (EWS) yang terintegrasi dalam aplikasi dapat membantu TPID mengetahui potensi inflasi yang dipicu oleh komoditas strategis.
“Supaya teman-teman TPID bisa lebih cepat bertindak,” ucapnya supaya inflasi dapat dicegah sejak dini.
Pada kesempatan itu, Wagub Reny juga mengajak seluruh TPID provinsi dan kabupaten/kota mendorong peningkatan produksi komoditas strategis penyumbang inflasi, seperti cabai.
Dia menginstruksikan pembagian bibit cabai ke masyarakat agar mereka dapat menggunakan pekarangan rumah sebagai area tanam produktif.
Selanjutnya, optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah dipandangnya dapat signifikan dalam menekan harga ketika mulai menunjukkan tren kenaikan.
Tak kalah penting, upaya kerja sama antardaerah disebutnya mesti diperkuat untuk menjaga ketahanan pasokan di Sulteng sebagai salah satu daerah penghasil beras di Sulawesi.
“Dahulukan dulu kebutuhan lokal kita terpenuhi baru dikirim ke daerah lain,” tukasnya sebagai upaya menjaga keseimbangan komoditas strategis.
Rapat juga diikuti oleh jajaran TPID kabupaten kota se Sulteng secara daring. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bulog, BMKG, dan OPD provinsi. HAL
