SultengTerkini.Com, PALU– Penerimaan anggota Polri di Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun anggaran 2021 memasuki tahap penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah pada Senin (12/4/2021).
Kapolda Sulteng, Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso memimpin pelaksanaan penandatanganan pakta integritas yang berlangsung di Aula Torabelo polda setempat.
Panitia, peserta seleksi dan orang tua/wali peserta seleksi mengucapkan sumpah dan melakukan penandatanganan pakta integritas di hadapan Kapolda Sulteng.
Dalam amanatnya, Kapolda Sulteng mengatakan, kegiatan pengambilan sumpah, pengucapan dan penandatanganan pakta integritas ini disiarkan secara virtual melalui zoom meeting dan live streaming melalui youtube, bertujuan untuk menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara “Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis” atau Betah.
“Oleh karena itu saya berpesan kepada panitia, pengawas, peserta dan orang tua peserta seleksi mempunyai komitmen yang sama untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri,” katanya.
Dalam mencapai tujuan Polri yang “presisi” prinsip rekrutmen anggota Polri terpadu mengutamakan asas “clean and clear”.
Oleh sebab itu data dia, prinsip Betah harus benar-benar dilaksanakan dengan baik untuk menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul dan kompetitif.
Kapolda Sulteng juga berpesan agar selama pelaksanaan proses seleksi tetap diterapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Polisi Didik Supranoto mengatakan, panitia daerah Polda Sulteng telah menerima pendaftaran secara online untuk bintara sebanyak 1.937 orang dan tamtama 185 orang.
Sedangkan yang terverifikasi untuk Bintara Polri 1.867 orang, terdiri dari 1.606 pria dan 261 wanita, serta untuk tamtama Polri sebanyak 170 orang.
Hadir dalam acara tersebut adalah para pejabat utama Polda Sulteng, tenaga ahli pemeriksa kesehatan, ahli dari Dinas Kependudukan.
Selain itu juga ada pengawas pemantau dari KONI, Ombudsman, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuwan Wartawan Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Himpunan Psikologi Provinsi Sulawesi Tengah. CAL
