JAKARTA– Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Mohammad Arus Abdul Karim menghadiri agenda Sarasehan Kebangsaan Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang Menuju Indonesia Raya bertema ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global, Menuju Indonesia Raya’ di Gedung Nusantara IV MPR RI, Selasa (20/5/2025).
Acara tersebut dihadiri Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) KH Yudian Wahyudi, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, seluruh gubernur, Ketua DPRD provinsi, para walikota, bupati se Indonesia.
Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya. Tampak puluhan Ketua DPRD provinsi, kepala daerah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu.
Dalam sambutannya Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan acara itu penting sebagai ruang komunikasi antar pimpinan lembaga dan pimpinan wilayah.
BPIP sebagai lembaga negara bertugas memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Acara ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk merenungkan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang,” katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, forum yang diinisiasi BPIP sebagai upaya merekonstruksi strategi politik kedepan bagi Indonesia sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia kedepan.
“Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim, dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antar negara,” katanya.
Sekjen Gerindra itu mengatakan, Indonesia dalam menghadapi tantangan global harus berpegang teguh ke warisan para pendiri bangsa, yakni Pancasila.
“Tanpa Pancasila kita bukan lagi satu bangsa melainkan lautan kelompok yang saling mengedepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri,” tuturnya.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto pun menerapkan Pancasila sebagai dasar membuat kebijakan pemerintah. CAL
Komentar