JAKARTA– Pihak Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan menggali praktik terbaik dalam pengelolaan ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian di wilayah perkotaan.
Rombongan Komisi II DPRD Sulteng dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, didampingi anggota Vera R Mastura dan Suryanto.
Mereka diterima langsung oleh jajaran pejabat Dinas KPKP di ruang rapat lantai 6 kantor dinas setempat.
Dalam paparannya, Sony Tandra menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penyangga pangan nasional, terutama dengan posisinya yang strategis berhadapan langsung dengan wilayah Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
“Sulteng secara geografis sangat dekat dengan IKN, sehingga berpotensi menjadi pemasok bahan pangan utama bagi ibu kota negara di masa mendatang. Karena itu, sektor pangan dan perikanan harus dikelola secara lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.
Melalui pertemuan ini, Komisi II DPRD Sulteng ingin mempelajari strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di wilayah perkotaan, termasuk bagaimana DKI menjaga stabilitas harga, distribusi, serta ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan.
Sementara itu, Suryanto menyoroti struktur kelembagaan Dinas KPKP yang memadukan urusan ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi.
Menurutnya, model ini bisa menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.
Pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar kebutuhan pangan di ibu kota masih dipasok dari luar daerah, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Meski demikian, Pemprov DKI terus berinovasi menjaga ketahanan pangan melalui berbagai program, di antaranya bantuan pangan bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan subsidi pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain sektor pangan, Dinas KPKP juga memaparkan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik tangkap maupun budidaya.
Berbagai bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada nelayan pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, seperti perahu, mesin, alat tangkap, hingga dukungan bengkel perbaikan alat nelayan.
Dalam kesempatan itu, Sony Tandra menanyakan penerapan teknologi budidaya ikan yang digunakan di DKI Jakarta, apakah masih menggunakan metode tradisional atau sudah beralih ke sistem bioflok modern. Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan benih ikan bagi pembudidaya lokal.
Pihak Dinas KPKP menjelaskan, saat ini DKI Jakarta telah memiliki unit pembenihan ikan sendiri, yang mendukung pembudidaya baik secara tradisional maupun modern.
Teknologi bioflok telah banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi di lahan terbatas.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap pengalaman dan inovasi yang dilakukan Dinas KPKP DKI Jakarta, agar dapat diterapkan di Sulawesi Tengah sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
“Kami berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan daerah, terutama memperkuat ketahanan pangan serta pemberdayaan nelayan dan petani di Sulawesi Tengah,” tutur Sony. NTZ/HAL
Komentar