PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di sebuah hotel Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Senin (27/4/2026).
Gubernur juga didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil Gubernur Reny A Lamadjido serta Sekretaris Provinsi Novalina.
Turut hadir dua Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sulteng yakni Sarifuddin Sudding (Komisi III), Muhidin Mohamad Said (Komisi XI), Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, para kepala daerah se Sulteng, anggota DPRD provinsi, unsur forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas SDM”, musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan, musrenbang bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan mekanisme wajib dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Musrenbang ini sifatnya pokok dan wajib. Tidak akan ada program tanpa melalui proses musrenbang. Ini bukan formalitas, tetapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan,” tegasnya.
Dia juga menyoroti pentingnya menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musuh bersama, yakni kemiskinan.
Menurutnya, tanpa kesamaan arah, setiap tingkatan pemerintahan akan berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak signifikan.
“Kenali musuhmu maka kamu akan menang. Musuh bersama kita adalah kemiskinan!. Ini harus kita hadapi secara terarah dan bersama-sama agar bisa kita tekan secara signifikan,” ujarnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai sekira lima persen pada tahun 2030.
Dia menilai kondisi kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat potensi daerah yang besar.
Selain itu, Gubernur Anwar juga mengangkat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, di antaranya tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit, dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah tertinggi sebanyak 25.232 unit.
Isu lain yang turut disoroti meliputi dampak aktivitas pertambangan ilegal (PETI dan IPR), meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), peredaran narkoba yang mengkhawatirkan, inflasi, serta ancaman bencana kekeringan akibat fenomena El Nino.
Menurutnya, musrenbang juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan basis data pembangunan melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama perencanaan.
“Fiskal kita semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan dan tuntutan masyarakat semakin besar. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari hirarki perencanaan pembangunan daerah.
Dia menyebutkan, RKPD 2027 akan memuat sekira 150 program, 349 kegiatan, dan 1.356 sub kegiatan.
Selain itu, terdapat 7.392 usulan kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk 164 usulan yang berasal dari kabupaten/kota.
Tema RKPD 2027 kata dia, selaras dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Melalui musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta sinkronisasi program pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan menuju Sulteng Nambaso.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding yang berkesempatan hadir dalam musrenbang itu menyatakan, forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan jembatan krusial untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat Sulteng selaras dengan kebijakan nasional.
“Tugas kami adalah mengawal agar perencanaan ini bermuara pada kesejahteraan yang nyata,” tegas Sarifuddin Sudding, legislator dari Partai Amanat Nasional itu. CAL
Komentar