PALU– Wakil Wali Kota (Wawali) Palu, Imelda Liliana Muhidin secara simbolis membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Palu Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, pihak perbankan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wawali Imelda menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Menurut wawali, kehadiran TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palu untuk terus mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan terjangkau.
Upaya tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, perkembangan teknologi digital di sektor keuangan saat ini juga menjadi perhatian penting.
Oleh karena itu, literasi keuangan masyarakat perlu terus diperkuat agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, aman, dan produktif.
“Penguatan edukasi keuangan menjadi salah satu prioritas penting yang harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan,” tuturnya.
Melalui rapat pleno tersebut, dia berharap seluruh anggota TPAKD Kota Palu dapat memperkuat koordinasi serta menyusun langkah-langkah strategis yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Adapun Program Kerja TPAKD Kota Palu Tahun 2026 difokuskan pada sejumlah prioritas utama, yakni peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro, pengembangan ekosistem keuangan digital serta perluasan transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Selain itu, program juga diarahkan pada peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat pesisir, kelompok rentan, dan pelaku usaha sektor informal, penguatan program Simpanan Pelajar (KEJAR), pendampingan dan pembinaan UMKM agar menjadi usaha yang bankable, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan TPAKD. HAL
Komentar