SultengTerkini.Com, PALU– DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Komisi III mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk menganggarkan peningkatan jalan Poros Palu-Kalamanta.
Pasalnya hingga saat ini akses jalan menuju perbatasan Kabupaten Sigi-Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut sama sekali masih sangat sulit diakses dengan alat transportasi.
Hal ini terungkap dalam rapat bersama Komisi III bersama Bupati Sigi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso dan Balai Taman Nasional Lore Lindu dan Dinas Bina Marga di Ruang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/9/2018).
Bupati Sigi Irwan Lapata berharap kepada Pemprov Sulteng agar di tahun 2019 bisa dianggarkan dalam APBD melalui Dinas Bina Marga.
Jika ini disahuti, maka akan sangat membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pipikoro dan disaat bersamaan ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi rakyat.
“Oleh karenanya kami berharap ada andil pemerintah provinsi di wilayah paling ujung Kabupaten Sigi. Sebab, APBD Sigi belum mencukupi untuk bisa menjangkau dan menjawab seluruh permasalahan infrastruktur di Kabupaten Sigi. Kami berharap DPRD Sulteng dapat memberikan dukungan,” pinta Irwan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Masykur sangat mengapresiasi usulan yang disampaikan oleh Bupati Irwan Lapata guna secara bersama menyikapi dan menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kabupaten Sigi, khususnya di poros jalan menuju wilayah perbatasan dengan Sulsel, yakni di Kecamatan Pipikoro.
Wilayah Kecamatan Pipikoro ini termasuk salah satu wilayah pinggiran sekaligus jembatan penghubung antara Sulteng dan Sulsel.
Posisinya cukup strategis dalam multi aspek, sehingga mestinya tidak terus menerus dipandang sebelah mata oleh Pemprov Sulteng.
Secara strategis jika poros penghubung ini sukses dibuka, maka manfaatnya akan sangat luar biasa mulai dari pengembangan wilayah sampai pada akses peningkatan ekonomi rakyat secara langsung berdampak, jelas Masykur.
Masykur berharap kepada Pemprov Sulteng agar tidak membiarkan Pemkab Sigi berjuang sendiri mengatasi kompleksitas permasalahan yang ada, termasuk soal infrastruktur jalan menuju batas.
“Kita tidak ingin ada perlakuan diskriminasi antar wilayah kabupaten dan kota. Diperlukan perlakuan adil dan setara untuk semua wilayah, khususnya di wilayah yang sama sekali belum bisa diakses dengan kendaraan roda empat,” kata politisi Nasdem itu.
Lebih lanjut Masykur menjelaskan, tampak hari ini upaya nyata pemerintah daerah kabupaten untuk menginisiasi pembukaan jalan sampai di wilayah perbatasan.
Alangkah lebih mantap lagi jika sekiranya peningkatan jalan tersebut juga ditindaklanjuti dengan wujud nyata sentuhan tangan pemerintah provinsi, kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng.
“Ya, kita berharap Pemprov Sulteng dapat menyahuti hal ini, sehingga ke depan jalan menuju batas dapat diakses oleh semua kita, terkhusus warga di Kecamatan Pipikoro. Melalui Dinas Bina Marga, kita menunggu semoga dianggarkan dalam APBD tahun 2019 untuk secara bersama dibahas dan disahkan,” pungkas Masykur. CAL
Komentar