PALU– Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, Ihsan Basir meminta pemerintah desa di kabupaten itu agar mengoptimalkan program pencegahan stunting (kekerdilan) melalui strategi pemenuhan gizi kepada masyarakat.
“Pemerintahan desa memang sangat penting dalam pembangunan daerah apalagi pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama aparat desa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucap Ihsan Basir dihubungi dari Palu, Sabtu (24/9/2022).
Ihsan Basir mengatakan, peranan dalam pemenuhan gizi masyarakat menggunakan anggaran desa sangat penting dilakukan. Karena pemerintah desa bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurut hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) berbasis aplikasi elektronik, ia mengatakan, angka kasus stunting di Bangkep yang pada 2019 tercatat 22,6 persen naik menjadi 23 persen pada 2020.
Dia mengatakan, angka kasus stunting di Bangkep menurun menjadi 21,54 persen pada 2021, tetapi naik lagi menjadi 21,87 persen pada 2022.
“Kami menargetkan tahun 2023 turun menjadi 16 persen dan sampai tahun 2026 stunting di Bangkep tersisa 10 persen,” kata Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah itu.
Maka pemerintah desa, ujarnya, harus lebih gencar melakukan kegiatan pemenuhan gizi yang layak bagi masyarakat untuk mencegah anak terdampak stunting dalam tumbuh kembangnya.
Dia mengatakan, anggaran desa yang bersumber dari APBN (dana desa) dan APBD dapat dialokasikan oleh pemerintah desa untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemenuhan gizi demi pencegahan stunting.
“Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan pencegahan stunting lewat strategi pemenuhan gizi dengan pembiayaan yang bersumber dari dana desa,” sebutnya.
Ihsan mengatakan, penanggulangan stunting dilakukan harus dengan sinergi antara emerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bangkep menetapkan 15 desa di enam kecamatan sebagai lokasi fokus intervensi stunting pada 2021.
Kemudian pada 2022 menetapkan 25 desa di sembilan kecamatan sebagai lokus penanganan stunting. ANT
Komentar